 |
| Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay meminta keseriusan semua pihak terkait jaminan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. |
Penyelenggara Pemilu kembali mengalami tindak kekerasan dari oknum yang tidak bertanggung jawab terkait lanjutan proses penyelenggaraan Pilkada.
Hal ini menimpa Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Windra Purnawan.
Ia diserang oleh sekelompok orang usai menghadiri pembacaan putusan Panwaslu terkait sengketa pilkada di Kabupaten tersebut.
Tragedi penyerangan ini menambah daftar penyerangan terhadap penyelenggara Pemilu yang sebelumnya terjadi di daerah lainnya yakni penganiayaan Ketua KPU Toli-toli, Sulawesi Tengah dan intimidasi kepada anggota KPU Kota Mataram.
Selain itu juga, laporan kasus kericuhan serta pengrusakan kantor KPU turut mewarnai proses pelaksanaan Pilkada yakni di Kantor KPU Nabire dan KPU Manggarai Barat.
Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay meminta keseriusan semua pihak terkait jaminan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Menurutnya, masalah-masalah keamanan yang terjadi di beberapa daerah tidak bisa ditanggapi secara sepele.
"Tekanan-tekanan sejak pendaftaran juga kan sudah banyak. Saya kira memang, pihak kemanan betul-betul harus membantu. Jangan berdasarkan permintaan," ujarnya di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (8/9).
Apalagi kata Hadar, potensi kerawanan Pilkada telah dipetakan baik dari kepolisian maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga ia menilai kejadian ini bisa dicegah sedini mungkin.
"Kalau memang pihak keamanan itu sudah punya peta dan pandangan bahwa ini proses yang potensi konflik cukup besar, kan bisa standby," ujarnya.
Menurutnya, jaminan keamanan ini diperlukan bagi penyelenggara pemilu agar dapat berkonsentrasi dalam menyelenggarakan Pilkada di wilayahnya.
Ia menambahkan, kalau pun terdapat kekeliruan yang dilakukan penyelenggara, bisa ditempuh melalui cara yang semestinya. Yakni mengajukan aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kalau keliru bisa diajukan, tapi tindak kekerasan itu tidak bisa ditolerir dengan alasan apa pun. Untuk mencegah itu juga kami menyiapkan aparat kami, KPU, semua di daerah, agar kerja yang betul, sesuai aturan, dan tidak perlu juga dengan gaya sombong, sok paling kuasa menentukan," jelasnya.
Tragedi penusukan anggota KPUD Kepahiang ini berdasarkan laporan KPU setempat kepada KPU Pusat saat ini sudah ditangani oleh kepolisian setempat, yang diketahui sebanyak enam pelaku telah diamankan di Mapolres Kepahiang berikut dua kendaraan berpelat merah.
Beberapa pelaku diketahui berasal dari keluarga calon wakil bupati atas nama Iwan yang kalah dalam putusan sengketa.